2020-01-31 00:00:00.000

AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

alt

BPK-RI Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar acara “Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa” pada Kamis 30 Januari 2020 bertempat di Aula Setda Kabupaten Ciamis. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan kepala desa mengenai pengelolaan Dana Desa agar dapat dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan tersebut menghadirkan Keynote Speaker, Narasumber dari Anggota V BPK-RI, Anggota Komisi XI DPR-RI, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan peserta kegiatan antara lain Bupati Ciamis, Wakil Bupati Ciamis, Sekda Kabupaten Ciamis, Asisten, kepala OPD, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Camat sebanyak 27 Kecamatan dan Kepala Desa Se Kabupaten Ciamis sebanyak 258 desa, serta Forkopimda di Kabupaten Ciamis.

Dalam sambutannya, Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat S, MM menyampaikan bahwa penyerapan dan pelaksanaan Dana Desa dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua desa di Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah. Ucapan terima kasih beliau sampaikan pula kepada pemerintah pusat atas penyaluran Dana Desa yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, khususnya di Kabupaten Ciamis, mulai tahun 2015 sebesar 74,77 milyar sampai dengan 2020 alokasi anggaran untuk Dana Desa semakin besar. Sehingga apabila ditotalkan sampai dengan Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Ciamis telah memperoleh pagu Dana Desa sebesar 1,191 Trilyun. Dana Desa dimaksud dipergunakan untuk Pembangunan infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berkenan hadir dalam acara tersebut, bapak Didi Irawadi Syamsudin, S.H.,LL.M anggota Komisi XI DPR-RI sebagai Keynote Speech pertama yang menyampaikan bahwa lahirnya Dana Desa merupakan Karya Agung dari dua Pemerintahan, yaitu awal dicetuskan pada era Pemerintahan Presiden SBY dan diteruskan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi serta telah disepakati dan disetujui oleh DPR-RI, beliau mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa ini harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi para Kepala Desa.

Hadir pula dalam acara dimaksud, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.,CPA, CSFA anggota V BPK-RI, sebagai Keynote Speech kedua, beliau menyampaikan bahwa peran BPK adalah mendorong dan mengawal pengelolaan Dana Desa sehingga pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.

Acara dilanjutkan dengan sesi Pemaparan materi, dengan narasumber Bapak Arman Syifa, SST.,M.Acc.,Ak,CSFA., Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dimoderatori oleh Kepala BPKD, H. Kurniawan, SE., M.Si., AK, CA., ACPA. Pemaparan berlangsung selama 50 menit, pria kelahiran Garut ini, menyampaikan bahwa angka Dana Desa yang semakin besar ini perlu disyukuri dengan cara dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan Pembangunan Desa. Peran dan Fungsi BPK adalah untuk mengawal Dana Desa agar dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Begitu pula dalam hal perpajakan untuk pembayaran PPn dan PPh agar dipungut dan disetorkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku juga.

Salah satu kekurangan dalam pengelolaan Keuangan Desa, yaitu belum adanya audit Laporan Keuangan karena belum jelasnya regulasi yang mengatur terkait hal tersebut, siapa yang harus melakukan audit???

Beliau juga menyarankan untuk pengawasan pengelolaan Dana Desa agar lebih efektif dilakukan oleh perangkat yang lebih dekat dengan Desa yaitu Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan Monitoring Dana Desa.

Di akhir pemaparannya, beliau menyampaikan pesan dari Khalifah Umar RA “ Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab” dan sebuah ayat Qs. Al-Hasyr (59):18 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Beliau mengajak untuk selalu mengendalikan diri, karena sesungguhnya pengendalian itu kembali kepada Allah SWT yang Maha Mengetahui segalanya.

“Ayo Jaga Amanah Rakyat” agar terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Setelah pemaparan selesai, dilanjutkan sesi tanya jawab yang di fasilitasi oleh moderator. Sebelum sesi tanya jawab, H. Kurniawan selaku moderator beliau menyampaikan beberapa informasi, diantaranya mengenai sumber pendanaan APBDes yang sebagian besar bersumber dari Dana Desa sebesar 60%, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 25%, sedangkan sumber lainnya berasal dari Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebesar 5%, PADes sebesar 5%, Lain-Lain Pendapatan Desa yang sah sebesar 3% serta bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 2%.

Selain itu, beliau menyikapi PMK 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa terkait penyaluran Dana Desa yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yang disalurkan dari RKUN Ke RKUD, lalu dari RKUD ke RKD. Untuk tahun 2020 Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Dengan kata lain Dana Desa hanya transit di RKUD selanjutnya pada waktu yang sama disalurkan langsung dari RKUN ke RKD. Hal ini tentunya mengandung resiko diantaranya terkait SPJ yang menjadi tanggung jawab langsung desa, sehingga kepala desa harus sudah mengantisipasi agar laporan SPJ lebih tertib dan tepat waktu.

Sejalan dengan apa yang diutarakan kepala BPKD selaku moderator, Sekretaris DPMD menyampaikan hal yang sama bahwa sekarang peran kecamatan sangatlah penting dalam membina dan memonitoring pengelolaan dana desa terutama dalam hal SPJ, karena untuk tahun ini, DPMD tidak akan memverifikasi SPJ dan akan menjadi tanggung jawab Desa.

Dari beberapa pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa menjadi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa harus lebih transparan dan akuntabel dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. (BPKD)

Kategori:
Bagikan:
Artikel Terkait
SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

Hari Pertama Kerja Pasca Libur Idul Fitri 1441 ...

BPKD-Ciamis – Apel Pagi hari pertama kerja setelah Idul Fitri diselenggarakan di belakang Gedung BPKD, ...

SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

Fungsi Pelayanan BPKD Ciamis tetap buka

BPKD Ciamis - Untuk meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) fungsi Pelayanan Pajak Daerah, Bendahara ...

SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

JALAN SEHAT dalam rangka LAUNCHING IPKD, PBB-P2 ...

BPKD-Ciamis – Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya didampingi Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra ...

SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

LELANG TERBUKA HAK MENIKMATI BARANG BERUPA SEWA ...

BPKD Ciamis – Kunjungan Kepala Kantor Wilayah beserta Kepala Bidang Penilaian dan Kepala Seksi Bina ...

SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

Progress Penyusunan LKPD Kabupaten Ciamis TA. 2019

BPKD Ciamis – Laporan Progress Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 ...

SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

Launching IPKD dan PBB-P2

BPKD Ciamis – Launching Informasi Pengeloaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan ...

SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

Bupati Pimpin Apel Pagi BPKD Ciamis, Ingatkan ...

Bupati Ciamis, Dr. Herdiat Sunarya memipin apel pagi di halaman Kantor BPKD Ciamis, Senin (06/01/2020). Foto: ...

SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

Team Building dan Personal Development Aparatur Badan ...

  BPKD Ciamis - Salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar kompetensi yang akan ...

SelengkapnyaSelengkapnyaSelengkapnya

Perolehan PBB-P2 Tahun 2019 di Ciamis Lampaui Target

CIAMIS,(KP-ONLINE).- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan ...